Approval (Persetujuan) Pengajuan Edit Data Peserta Didik Dinas Pendidikan Kab/Kota

Assalamu Alaikum,
kali ini kita akan membahas Approval Perubahan Identitas Data (Edit Data) Peserta Didik, dimana Proses Approval/Persetujuan Perubahan Identitas Peserta Didik (Nama, Tempat & Tanggal Lahir, Ibu Kandung serta Jenis Kelamin) saat ini Dapat dilakukan Oleh Op. VervalPD Dinas Pendidikan Kab/Kota, Sedangkan Approval Perubahan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) tetap dilakukan oleh Administrator Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemdikbud. berikut ini jabaran singkat Proses Approval Perubahan Identitas Peserta Didik tersebut.

1. PROGRES PENGELOLAAN REFERENSI DATA PESERTA DIDIK

1

2. KEWENANGAN PENGELOLA REFERENSI DATA PESERTA DIDIK

2

3.SKEMA APPROVAL PERUBAHAN IDENTITAS

3

4. SPOILER APPROVAL PERUBAHAN IDENTITAS OP. VERVAL PESERTA DIDIK DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA

4

5. LANGKAH-LANGKAH PROSES VERIFIKASI DATA PRA APPROVAL

5

6. PENGAJUAN APPROVAL EDIT DATA “TERTOLAK” DENGAN ALASAN :

Pengajuan Edit Data Identitas (Nama, Tempat & Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Nama Ibu Kandung) yang di TOLAK :

  1. Dokumen terlampir tidak sesuai, misalnya

a.Mengajukan perubahan identitas yang tidak sesuai dengan dokumen terlampir. Hal ini kemungkinan terjadi karena salah ketik atau salah melampirkan dokumen siswa.

b.Mengajukan perubahan identitas karena alasan sakit atau perceraian yang tidak melampirkan dokumen lama dan dokumen baru.

c.Mengajukan perubahan Nama ibu kandung dengan melampirkan dokumen seperti Ijazah atau SKHUN yang tidak berisi informasi Nama Ibu Kandung

  1. Dokumen terlampir tidak terbaca
  2. Dokumen terlampir berupa fotocopy yang Tidak dilegalisir oleh Kepala Sekolah
  3. Dokumen terlampir berupa foto siswa, dll

Demikian Penjelasan Proses Approval Edit Data (Identitas Peserta Didik) VervalPD, semoga bermanfaat & Salam Semangat Satu Data Berkualitas

best_regards

Mengaktifkan Copy/Paste di Command Prompt (CMD) di Windows 10

Untuk kamu yang sering menggunakan CMD atau Command Prompt untuk mengatur atau mengaktifkan sebuah fungsi di Windows, maka pada Windows 10 kali kita akan mempelajari cara mengaktifkan sistem Copy/Paste atau biasa dikenal COPAS agar bisa copy paste teks di Command Prompt atau CMD. Pada Windows 10, pengguna bisa menggunakan fungsi kombinasi tombol atau shortcut keyboard CTRL + C dan CTRL + V tetapi harus diaktifkan terlebih dahulu. Dikutip dari Howtogeek, ini cara mengaktifkan fungsi copy paste di Command Prompt.

Cara Mengaktifkan Fungsi Copy Paste di CMD

  • Masuk ke Command Prompt, klik kanan pada Title bar seperti pada gambar di bawah ini, kemudian pilihProperties.
    shortcut-keyboard-windows-10-1
  • Pada bagian Properties, pilih Tab Experimental. Centang bagian Enable new Ctrl key shortcuts.
    shortcut-keyboard-windows-10-2

Dengan mengaktifkan fungsi/fitur tersebut maka kita sudah bisa menggunakan fungsi dari copy paste menggunakan CTRL+C dan CTRL+V di shortcut keyboard milikmu ke dalam Command Prompt tanpa harus lagi mengetik atau bahkan melirik perintah cmd (Seperti penulis biasa lakukan😀 )

sekian pembahasan tentang Mengaktifkan Copy/Paste di Command Prompt (CMD), semoga bermanfaat.

best_regards

Manajemen Dapodik Ditjen Dikdasmen 2015 (Manajemen UN 2015) versi KK-Datadik (Op. Dinas Pendidikan) Kab/Kota

Manajemen Dapodik Ditjen Dikdasmen 2015Pada Kesempatan ini kita akan membahas sekilas tampilan dan fungsi Aplikasi Manajemen UN versi KK-Datadik (Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan) setingkat Dinas Pendidikan Kab/Kota.

pada aplikasi manajemen ini, menu tampilan terbagi dalam beberapa menu, diantaranya :

  1. Beranda : berisi tampilan Profile Pengguna Aplikasi Manajemen Dapodik Ditjen Dikdasmen
    Manajemen Dapodik
  2. Gugus Sekolah : Penentuan Status Sekolah antara Sekolah Inti dan Sekolah Imbas yang terdapat pada Tab Menu Aplikasi Dapodikdas 2015
    Manajemen Dapodik
  3. Usulan K.13 : Penetapan Sekolah-Sekolah yang akan melaksanakan/Menerapkan Kurikulum 2013
    Manajemen Dapodik

    cek syarat Usulan K.13
    Manajemen Dapodik

  4. Sekolah Setor UN : menu dimana Op. Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan verifikasi status Setoran Berita acara dan Daftar Nama Calon Peserta UN dari Satuan Pendidikan yang ditandai dengan Perubahan Status dari “Belum Terima” Menjadi “Sudah Terima” beserta Tanggal Serah Terima Berita acara dan Daftar Calon Peserta UN dari Satuan Pendidikan.

    Sudah Diterima/Belum diterima
    Manajemen Dapodik

    Tanggal Diterima
    Manajemen Dapodik

    Sekian Spoiler/Tampilan dari Aplikasi Manajemen Dapodik Ditjen Dikdas 2015 Versi KK-Datadik (Op. Dinas Pendidikan) Kab/Kota, semoga bermanfaat dan penulis memohon maaf bila pada penjelasan diatas terdapat kekeliruan.

    Terima Kasih

SIM Penilaian Kinerja Guru (SIM PKG) Dit. P2TK Dikdas Kemdikbud. (Part II-Selesai)

Pada Tulisan sebelumnya, sudah dibahas tentang Penjelasan SIM Penilaian Kinerja Guru (SIM PKG), pada tulisan ini akan membahas tentang proses kerja SIM Penilaian Kinerja Guru/SIMPAK Modul PKG Dit, P2TK Dikdas Kemdikbud.

Caranya masih sama seperti pada artikel sebelumnya, Pengawas Pembina harus Login menggunakan User Name dan Password yang telah diberikan oleh Op. SIM Tunjangan Profesi Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan Alamat Link :
http://223.27.144.197:9000/

Setelah pengawas sukses Login, langsung menuju Ke Menu Data Guru
SIMPAK Modul PKG

Klik Guru Binaan yang akan dilakukan Proses Entry Nilai PK Gurunya, kemudian Klik menu Data PKG akan tampil menu seperti berikut ini

SIMPAK Modul PKG

Isikan Nilai PK Guru untuk Guru Kelas/Mata Pelajaran dengan mengklik menu “Edit Rincian”, sedangkan Untuk PTK dengan Tugas Tambahan (Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah) pengawas Pembina juga harus menginputkan Nilai PK Tugas Tambahan dengan mengklik “Edit Rincian”  sesuai hasil penilaian dan Point-point hasil Penilaian yang sudah tercantum dalam aturan Pnelian Kinerja Guru (Permendiknas No. 35 Tahun 2010).

Tampilan Menu “Edit Rincian” SIM PK Guru
SIMPAK Modul PKG

Setelah semua Nilai Kompetensi telah diinputkan, Pengawas Pembina mengklik menu “SIMPAN” dan menutup menu Rincian Rekap PK Guru. dan berlanjut ke Penilaian Kinerja Tugas Tambahan (Jika PTK tersebut memegang Jabatan Tugas Tambahan Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah), dengan proses dan dasar penilaian yang sama dengan Penilaian Kinerja Guru Kelas/Mata Pelajaran.

akan tampil nilai/hasil penilaian kinerja guru (Perhatikan tanda elips berwarna merah pada gambar dibawa), selanjutnya Pengawas Pembina melakukan Proses Simpan hasil Input Nilai PK Guru dengan Mengklik menu “simpan” yang terdapat pada Pojok Kanan Bawah Aplikasi SIM PK Guru, dan Jika pengawas Pembina ingin menampilkan Rumusan Perhitungan PK Guru, Klik Menu Hitung yang terdapat pada Pojok Kanan bawah.  Contoh (Perhatikan Gambar)
SIMPAK Modul PKG

Untuk mencetak hasil penilaian, Klik Menu Cetak PK.
simpak-modul-pkg4

pada Menu Cetak PK terdapat 3 Pilihan Cetak Penilaian :
-Guru Mapel/BK : mencetak REKAP HASIL PENILAIAN KINERJA GURU KELAS/MATA PELAJARAN
-Tugas Tambahan : mencetak REKAP HASIL PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH (Tugas Tambahan)
-Perhitungan : mencetak FORMAT PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT PK GURU

Tampilan Lembaran Hasil Penilaian (Rekap) Penilaian Kinerja Guru dan Tugas Tambahan, menampilkan Biodata Kepegawaian beserta Nilai/Hasil Penilaian Kinerja yang dilakukan oleh pengawas sekolah dengan Barcode yang diberikan secara Otomatis oleh Sistem Aplikasi SIM Penilaian Kinerja Guru.

Contoh : Rekap Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
SIMPAK Modul PKG

Sekian tulisan tentang Proses Input Penilaian Kinerja Guru yang akan dilakukan oleh Pengawas sekolah sebagai salah satu syarat penerbitan dan penyaluran Tunjangan Profesi bagi Pengawas Pembina.

Semoga bermanfaat,
Sekian dan terima kasih
Mohon maaf bila tulisan ini mengandung kelancangan, bukan lupa dengan tupoksi tapi murni ingin berbagi.

SIM Penilaian Kinerja Guru (SIM PKG) Dit. P2TK Dikdas Kemdikbud

SIM Penilaian Kinerja Guru

Apa itu SIM Penilian Kinerja Guru ?

SIM Penilaian Kinerja Guru adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan para Pengawas Guru Matpel untuk melaporkan hasil penilaian kinerja guru yang dilakukan di Kabupaten/Kota-nya masing-masing.
Pelaporan hasil penilaian kinerja guru ini diwajibkan kepada semua Pengawas sebagai salah satu syarat Penerbitan SK dan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru.

Cara Penilaian Aplikasi SIM PK Guru 

dengan melakukan Login ke Aplikasi SIM Penilian Kinerja Guru melalui Link SIM Penilian Kinerja Guru , untuk user name dan password Login ke Aplikasii SIM Penilian Kinerja Guru tersebut menunggu Konfirmasi hasil Pemetaan Sekolah yang dilakukan oleh Operator SIM Tunjangan Profesi Dinas Pendidikan Kab/Kota.

Format Penilian Kinerja Guru Dit. P2TK Dikdas 

Format/Instrument Penilian Kinerja Guru Dit. P2TK Dikdas (SIM Penilaian Kinerja Guru) menggunakan Format Baku/Valid berdasarkan Permendiknas No. 35 Tahun 2010, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2010 yang didapat dilihat melalui Buku 2 Pedoman Penilaian Kinerja Guru.

Proses Entry Penilaian Kinerja Guru

Hasil Penilian Kinerja Guru untuk kebutuhan Penerbitan SK dan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru diinputkan oleh Pengawas setelah PTK/Sekolah Binaannya di Petakan/termapping melalui Aplikasi Sim Tunjangan Profesi yang dilakukan oleh Op. Sim Tunjangan Profesi Dinas Pendidikan Kab/Kota.

Tata Cara Penginputan Scoring Penilaian Kinerja Guru
1. Kunjungi Web SIM Penilain Kinerja Guru Dit. P2TK Dikdas
2. Login ke SIM Penilaian Kinerja Guru
3. Masukkan User Name/Password SIM Penilaian Kinerja Guru, kemudian klik “Masuk”
SIM Penilaian Kinerja Guru1

Tampilan Aplikasi SIM Penilaian Kinerja Guru

SIM Penilaian Kinerja Guru

terdapat beberapa Menu pada Aplikasi SIM Penilaian Kinerja Guru, Mulai Dari Dashboard, hingga Logout.

Dashboard

Dashboard SIM Penilaian Kinerja Guru berisi Pie Chart/Diagram Pie yang menampilkan progress Capaian Penilaian Kinerja Guru berdasarkan Form/Instrumen Print Out yang telah berisi Scoring hasil Penilaian Kinerja yang dilakukan Pengawas pada Guru Binaan/Sekolah Binaannya.

Data Guru

Berisi Data-Data Guru Binaan Pengawas yang akan dientry Scoring hasil Penilaian Kinerjanya oleh Pengawas, Menu Data Guru tersebut akan terisi dengan Sendirinya pasca Pemetaan Guru Binaan/Sekolah Binaan yang dilakukan Oleh Operator SIM Tunjangan Profesi Dinas Pendidikan Kab/Kota melalui Aplikasi SIM Tunjangan Profesi.

SIM Penilaian Kinerja Guru2

Unduh Form
SIM Penilaian Kinerja Guru3
Berisi Form/Instrumen/Lembar Penilaian Kinerja Guru yang bisa digunakan oleh Pengawas Pembina untuk melakukan Penilaian Kinerja Guru.

Data PKG

Berisi Data atau isian Kompetensi Capaian Guru beserta Form Input Scoring Penilaian Kinerja Guru yang dilakukan Oleh Pengawas Pembina.

Cetak PK

menu yang akan mencetak Scoring Final dari proses Input Nilai per Kompetensi Penilaian Kinerja Guru yang nantinya akan diupload oleh Pengawas Pembina sebagai Bukti Fisik hasil Penilaian Kinerja Guru Pengawas Pembina tersebut.

Ubah Profil

berisi isian Update Nama Pengawas, Email Pengawas serta Password Akun SIM Penilaian Kinerja Guru Pengawas Pembina yang bersangkutan.

SIM Penilaian Kinerja Guru5

Logout
proses keluar/mengakhiri Aktivitas Proses Input Hasil Penilaian dari halaman web SIM Penilaian Kinerja Guru oleh pengawas pembina.

Sekian Penjelasan singkat Aplikasi SIM Penilaian Kinerja Guru Dit. P2TK Dikdas Kemdikbud
Semoga bermanfaat dan Mohon Maaf jika pada redaksi terdapat Kesalahan/Kekeliruan.

Tanya Jawab Tentang Permendikbud No 4 Tahun 2015 “EKUIVALENSI KEGIATAN PEMBELAJARAN/PEMBIMBINGAN BAGI GURU YANG BERTUGAS PADA SMP/SMA/SMK YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013 PADA SEMESTER PERTAMA MENJADI KURIKULUM TAHUN 2006 PADA SEMESTER KEDUA TAHUN PELAJARAN 2014/2015”

Dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas, satuan pendidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Ditinjau dari beban belajar peserta didik berdasarkan struktur Kurikulum Tahun 2006 dan struktur Kurikulum 2013 terdapat perbedaan jumlah jam pelajaran secara keseluruhan dan pada beberapa matapelajaran di SMP/SMA/SMK.
Dampak dari pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, mengakibatkan sejumlah guru bersertifikat pendidik yang mengajar pada mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang sebelumnya menggunakan kurikulum 2013, tidak dapat memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu. Hal ini berakibat SK Tunjangan Profesi guru yang bersangkutan tidak dapat diterbitkan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015.
Untuk memberikan persamaan persepsi dan langkah dalam melaksanakan Peraturan Menteri dimaksud di sekolah, disusun Buku Tanya Jawab tentang kemengapaan dan proses pelaksanaan ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pembelajaran/pembimbingan yang dilakukan oleh para guru pada khususnya dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada umumnya.

Ekuivalensi 1 : Kenapa Ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan dilakukan Oleh Kemdikbud ?

Pada tahun 2013-2014, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan pelaksanaan Kurikulum 2013 di  seluruh  sekolah  di  Indonesia dalam  2  (dua)  tahap  yaitu  tahap1  pelaksanaan terbatas pada tahun  pelajaran 2013/2014,  dan tahap  II pelaksanaan pada  seluruh  sekolah  di Indonesia pada  tahun pelajaran berikutnya  (2014/2015).
Pada tahun 2014 Pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013  dan salah satu kebijakan yang diambil adalah menerapkan perubahan kurikulum  secara bertahap. Langkah yang dilakukan adalah  menunda  pelaksanaan  kurikulum   baru   pada  sekolah yang  baru  melaksanakan  selama   1  (satu)   semester  dan  sekolah tersebut  diharuskan  kembali   menggunakan  Kurikulum   Tahun 2006.  Lalu secara bertahap Pemerintah menyiapkan sekolah dan mengimplementasikan kurikulum baru.
Dengan adanya kebijakan untuk kembali pada Kurikulum Tahun 2006 berdampak pada terjadinya sebagian guru tidak terpenuhi beban mengajar 24  jam tatap muka per minggu berdasarkan Kurikulum Tahun 2006.  Akibatnya adalah mereka tidak  akan memperoleh SKTP sebagai dasar untuk memperoleh tunjangan profesi.
Untuk mengatasi kondisi pemenuhan beban mengajar – agar mereka memperoleh tunjangan profesi – dibuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan ekivalensi kegiatan pembelajaran pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka  24 jam per minggu. Khusus untuk jenjang SMP, minimal hanya rombel yang terdaftar pada data dapodik semester pertama tahun ajaran 2014/2015 sebagai rombel yang melaksanakan kurikulum 2013

Ekuivalensi 2 : Peruntukan Ekuivalensi itu berlaku untuk Siapa ?

Kegiatan pembelajaran/pembimbingan di luar tatap muka yang dapat diekuivalensikan sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu, diperuntukkan bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum  2013  pada semester pertama menjadi Kurikulum  Tahun 2006   pada semester kedua tahun  pelajaran 2014/2015.

Ekuivalensi 3 : Tujuan dilakukannya ekuivalensi

Mengatasi permasalahan guru yang bersertifikat  pendidik  yang mengajar  mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang sebelumnya menggunakan kurikulum 2013, kemudian menggunakan kurikulum tahun 2006  untuk memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.

Ekuivalensi 4 : Ekuivalensi dimaksud berlaku untuk semua guru di semua rombel ?

Jawaban nya “Tidak” Karena Ekuivalensi berlaku hanya bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum  2013   pada  semester pertama  tahun pelajaran 2014/2015 menjadi Kurikulum Tahun 2006  pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Sebagai contoh, seorang guru mata pelajaran matematika yang mengajar pada rombel kelas 7/8 dan 9 atau rombel kelas 10/11 dan 12, ketika semua rombel tersebut kembali ke Kurikulum Tahun 2006, guru tersebut dapat melakukan ekuivalensi pembelajaran/pembimbingan hanya untuk rombel kelas 7/8 dan kelas 10/11. Adapun  bagi rombel kelas 9 dan 12 tidak dapat diberlakukan ekuivalensi pembelajaran/pembimbingan karena belum pernah melaksanakan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2014/2015.

Ekuivalensi 5 : Mata yang boleh dilakukan Ekuivalensi pembelajaran/pembimbingan untuk pemenuhan beban mengajar guru dan perjenjangannya.

Bukan mata pelajaran yang diekuivalensikan kegiatan pembelajarannya, tetapi guru SMP/SMA/ SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum  Tahun 2006  pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 yang dapat melakukan ekuivalensi kegiatan pembelajaran/ pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu. Mereka yang terkena dampak adalah yang mengajar:
a. Mata pelajaran di SMP meliputi

  1. Bahasa  Indonesia,
  2. Ilmu Pengetahuan Alam,
  3. Matematika,
  4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
  5. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan,
  6. Seni Budaya,  dan
  7. TIK.

b. Mata pelajaran di SMA meliputi
1)   Geografi,
2)   Matematika,
3)   Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan,
4)   Sejarah, dan
5)   TIK.

c.  Mata pelajaran di SMK meliputi
1)   Bahasa  Indonesia,
2)   Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan,
3)   Sejarah, dan
4)   TIK/Keterampilan    Komputer    dan    Pengelolaan   Informasi      (KKPI).

Ekuivalensi 6 : Mengapa guru-guru di Sekolah Dasar tidak terkena dampak Ekuivalensi tersebut ?

Guru di sekolah  dasar  merupakan guru kelas,  yang beban  kerjanya sudah bisa mencukupi 24 jam tatap muka per minggu dan bahkan bisa lebih dari itu berdasarkan struktur program kurikulum.

Ekuivalkensi 7 : Bagaimana dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di Sekolah Dasar ?

Alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama dan guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan dalam struktur kurikulum SD berdasarkan Kurikulum 2013  dan Kurikulum Tahun 2006  tidak  mengalami perubahan, sehingga tidak  ada masalah dalam pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu jika rombongan belajarnya mencukupi. Apabila rombongan belajarnya tidak mencukupi, guru-guru  mata  pelajaran tersebut, terutama yang telah bersertifikat  pendidik tidak hanya dapat mengajar di sekolahnya, namun juga bisa mengajar di SD lain, SMP, SMA, atau SMK untuk mata  pelajaran yang sama  dengan  sertifikat  pendidiknya. Dengan demikian tidak diperlukan kegiatan ekuivalensi dalam pemenuhan beban mengajarnya. 

Ekuivalensi 8 : Dasar pemikirannya bahwa hanya mata pelajaran tertentu saja di SMP/SMA/SMK yang dapat dilakukan ekuivalensi

Adanya perbedaan alokasi waktu pada mata pelajaran tertentu di SMP/ SMA/SMK antara Kurikulum 2013  dengan Kurikulum Tahun 2006, dimana secara umum jumlah  alokasi waktu pada mata pelajaran tertentu pada kurikulum  2013  lebih banyak dibandingkan dengan kurikulum tahun 2006,  misalnya dari 38 jam pelajaran menjadi 32 jam pelajaran dengan bobot yang berbeda pada setiap mata pelajarannya.

Ekuivalensi 9 : Mengapa hanya mata pelajaran tersebut dan tidak bisa untuk mata pelajaran lain?

Pada mata pelajaran tertentu tersebut dalam struktur Kurikulum  Tahun 2006  alokasi waktu jam pelajaran per minggunya lebih  kecil  daripada yang terdapat di  dalam struktur program Kurikulum 2013,  sedangkan mata pelajaran lainnya tidak ada perubahan yang signifikan. Artinya, karena tidak ada perubahan jumlah jam beban belajar peserta didik maka tidak akan berdampak pada guru dalam memenuhi beban mengajarnya.

Ekuivalensi 10 : Bagaimana dengan guru mata pelajaran lain yang memiliki kekurangan beban mengajar guru

Itu  bisa  saja  terjadi,  dan  kondisinya  disebabkan karena  kelebihan guru di sekolah dan tidak dilakukan penataan dan pemerataan guru di daerahnya. Di sinilah letak koordinasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota  sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penataan dan pemerataan kebutuhan guru. Jadi, kekurangan jam mengajar pada guru mata pelajara lain yang tidak terkena dampak perubahan kurikulum, mengikuti aturan yang berlaku. Untuk memperoleh tunjangan profesi guru, mereka harus memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.
Sumber : Bapak Nazaruddin (Administrator Direktorat P2TK Dikdas Kemdikbud) / Blog
Semoga bermanfaat
Moon Maaf jika ada kesalahan.:)

SIM LAYANAN PENGADUAN Direktorat P2TK Dikdas

SIM Layanan Pengaduan1Sim Layanan Pengaduan Direktorat P2TK Dikdas merupakan sebuah Sistem Informasi Manajemen aduan yang terkait dengan Tunjangan Profesi Guru dan Aneka Tunjangan Guru berbasis Dapodik dengan Rincian Permasalahan :

1. NUPTK
2. Tunjangan, dan
3. Pertanyaan lain seputar permasalahan Tunjangan Guru Jenjang Dikdas

Bagi Operator Sekolah cara menggunakannya/mengakses Layanan ini dapat menggunakan User name dan Password yang terdaftar pada Aplikasi Dapodikdas, sedangkan untuk Op Sim Tunjangan Profesi, Op Sim Aneka Tunjangan Dinas Provinsi mau pun Kab/Kota dapat mengaksesnya dengan Menggunakan User name dan Password Sim Tunjangan Profesi mau pun Sim Aneka Tunjangan.

Untuk kali ini kita akan membahas tentang Dashboard Sim Layanan Pengaduan Dit. P2TK Dikdas dengan Hak Akses Operator Sekolah,

1. Buka link berikut ini  SIM LAYANAN PENGADUAN
2. Masukan User name dan Password yang terdaftar pada Aplikasi Dapodikdas
NB : Jika Gagal Login, Silahkan gunakan menu akses “Masuk Dengan Dapodik” (Perhatikan Gambar)

SIM Layanan Pengaduan

jika sudah berhasil login, maka Dashboard SIM Layanan Pengaduan adalah seperti berikut
SIM Layanan Pengaduan1

jika ingin mengajukan pengaduan atau pertanyaan silahkan Klik “Tiket”, kemudian masukkan “Subyek” pengaduan dan “Kategori” pengaduan masukkan “NUPTK” PTK yang akan diadukan permasalahannya Tunjangan nya, kemudian Masukkan “NRG” dan “Nomor Peserta” yang tertera pada Data Sertifikat Pendidik (Jika mempunyai) dan “Attachment” sebagai File pendukung pengaduan berupa File Screenshoot Info PTK, Scan Sertifikat Pendidik dll yang berkaitan dengan permasalahan Tunjangan Profesi dan Aneka Tunjangan Guru dan Penjelasan Masalah pada
SIM Layanan Pengaduan2

Catatan : Jika sudah mengajukan Pengaduan/Tiket mohon jangan menutup Tiket tersebut agar dapat dijawab oleh Administrator Data Dit. P2TK Dikdas Kemdikbud.

Semoga bermanfaat,
dan Mohon Maaf bila ada kesalahan dalam Redaksi Postingan ini
Sekian dan Terima kasih

-SALAM-

Tunjangan Tidak dibayarkan, Jika Hal ini tidak dilaksanakan Oleh Satuan Pendidikan dan Kabupaten/Kota

Dengan Terbit nya
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 423.5/154/SJ Tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Secara Bertahap

3. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015

Point Penting :
1. Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum   2013   sejak   semester   pertama   tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013. (Pasal 1 Permendikbud No 160 Tahun 2015)

2. Satuan pendidikan rintisan dapat berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melapor kepada dinas   pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 2 Ayat 3 Permendikbud No 160 Tahun 2015)

3. Daftar nama sekolah per kabupaten/kota akan diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

4. Pengaturan implementasi kurikulum tersebut di atas akan diintegrasikan dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Khusus Untuk Satuan Pendidikan Dasar, yang dimana Pembayaran Tunjangan Guru dilaksanakan melalui Penjariangan Dara Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas), menurut Penjelasan Bapak Nazaruddin (Admin P2TK Dikdas Kemdikbud) menambahkan penjelasan “Validasi k13 akan dilihat dari daftar sekolah k13 yg sdh disyahkan oleh pak menteri.. Kalau data sekolah tdk terdaftar pada peserta k13.. Maka akan dianggap memakai ktsp..kalau didapodiknya pake k13 maka jadi tidak normal…“, dan pada aplikasi dapodik akan terjadi penguncian kurikulum berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kementrian melalui Balitbangdikbud, sehingga sekolah tidak bisa sembarangan menggunakan kurikulum di aplikasi. dan Nantinya akan ada peringatan pada Aplikasi Dapodikdas versi 3.0.2 dan akan terjadi ketidak normalan JJM pada Pengecekan Data PTK (Info PTK).

Warning

Permasalahan yang mungkin akan terjadi pada sekolah-sekolah di Indonesia Khusus nya PTK (Guru) Penerima Tunjangan Guru Jenjang Pendidikan Dasar meskipun baru melaksanakan 1 semester akan tetapi karena kebijakan lokal harus menerapkan Kurikulum 2013, hal ini mungkin perlu pembahasan tingkat Lokal dengan Melibatkan Pejabat Terkait, Gubernur/Bupati/Walikota, Kadisdik Provinsi/Kab/Kota & Kepala Satuan Pendidikan Itu Sendiri untuk duduk bersama memikirkan tentang dampak yang akan ditimbulkan dengan Penerapan Permendikbud No.160 Tahun 2015. dan jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi ketidak validtan data Guru Penerima Tunjangan, khusus nya Tunjangan Profesi Guru (PNS), Salah Satu nya JJM Tidak Normal Karena Sistem Validasi Data Tunjangan Guru berdasarkan Data Dapodikdas yang dikelola Oleh Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar (P2TK Dikdas) akan melihat Daftar Sekolah-Sekolah telah dilaporkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota sesuai Bunyi Pasal 1 dan 2 Permendikbud No.160 Tahun 2015 pada sistem Database Kemdikbud. terjadi ketidaknormalan rombel. Seperti yang kita ketahui bersama, apabila rombel tidak normal maka semuanya menjadi tidak normal. Pengaturan JJM menjadi tidak valid dan akan mengakibatkan SK Tunjangan tidak bisa diterbitkan. Jika SK Tunjangan tidak terbit artinya tunjangan (sertifikasi dan aneka tunjangan) tidak cair.

Semoga Bermanfaat
Mohon Maaf Jika ada kesalahan atau Ketidaksesuain pada Redaksi

SALAM:)

Prosedur Aktivasi Kode Registrasi Baru (File Prefill Tidak Ditemukan Pasca Reset Massal Kode Registrasi Dapodikmen)

10928203_911892888834854_1105348238573121926_nDalam rangka untuk melakukan pemeliharan dan pengamanan data Dapodikmen (terhitung mulai tanggal 9 – 13 Januari 2015), maka Tim Pendataan Dapodikmen Pusat melakukan reset Kode Registrasi untuk seluruh sekolah. Maka kode registrasi Aplikasi Dapodikmen seluruh sekolah akan berubah/berganti, dan kode registrasi yang sekarang dimiliki/digunakan statusnya menjadi tidak aktif dan sekolah tidak dapat menggunakannya untuk generate prefill maupun melakukan sinkronisasi yang ditandai dengan peringatan“Kode registrasi tidak ditemukan diserver”. Sehubungan dengan hal tersebut maka prosedur yang harus dilakukan oleh sekolah adalah sebagai berikut:

1.       KONDISI SATU
Apabila sekolah telah melakukan sinkronisasi hasil kerja/kondisi terakhir dari Aplikasi Dapodikmen (sinkronisasi dengan Aplikasi Dapodikmen v 8.1.0 /8.1.2 sampai dengan hari Jum’at tanggal 9 Januari 2015 pukul 21:00 WIB) dan setelahnya tidak melakukan entry data lagi, maka lakukan langkah sebagai berikut:
1.1. Sekolah dapat mengambil kode registrasi yang baru dengan login ke laman:http://sdm.data.kemdikbud.go.id. Gunakan akun yang telah diregistrasi sebelumnya di laman tersebut dan yang telah digunakan untuk melakukan proses VervalPD. setelah login silakan klik pada akun dan masuk ke profil (dipojok kanan atas)
1.2. Menggunakan kode registrasi yang baru untuk melakukan generate prefill di laman:http://sync.dikmen.kemdikbud.go.id/prefill. Selanjutnya hasil generate di download.
1.3. Letakkan file prefill hasil download di C://prefill_dapodik
1.4. Lakukan registrasi ulang pada Aplikasi Dapodikmen dengan memasukkan data akun yang sama (seperti yang telah diregistrasi sebelumnya)
2.       KONDISI DUA
Apabila sekolah belum melakukan sinkronisasi sampai dengan hari Jum’at tanggal 9 Januari 2015 pukul 21:00 WIB atau setelah tanggal tersebut melakukan entri data dan belum disinkronisasi, maka  harus melakukan sinkronisasi terlebih dahulu sebelum mengambil dan menggunakan Kode Registrasi yang baru. Hal ini dimaksudkan agar data yang telah dientri/tambahkan ke aplikasi Dapodikmen tersebut dapat dikirimkan ke server Dapodikmen Pusat, untuk itu sekolah harus mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali Kode Registrasi lama untuk keperluan sinkronisasi. Adapun prosedur untuk aktifasi kode registrasi lama sebagai berikut:
2.1. Operator Sekolah login ke Forum Helpdesk Dapodikmen dilaman: http://helpdesk.dikmen.kemdikbud.go.id/helpdesk. Gunakan akun yang telah diregistrasi pada Aplikasi Dapodikmen.
2.2. Pada Forum Helpdesk Dapodikmen buatlah postingan dengan memilih topik : “Kode Registrasi” .
2.3. Postingan berisi:
Permohonan aktifasi Kode Registrasi (lama) Aplikasi Dapodikmen
Nama Sekolah   :
NPSN                    :
Nama Operator :
No Surat Tugas/ SK Operator      :
(no surat tugas/ SK operator harus sama dengan yang tercantum di dokumen yang dilampirkan pada saat registrasi di laman: http://sdm.data.kemdikbud.go.id )
2.4. Permohonan akan disetujui apabila data yang dikirimkan valid/sesuai, persetujuan ditandai dengan jawaban/tanggapan dari Admin Helpdesk Dapodikmen bahwa Kode Registrasi (lama) telah diaktifkan.
2.5. Selanjutnya sekolah dapat melakukan sinkronisasi.
2.6. Setelah sinkronisasi, maka sekolah kembali melaporkan lewat Forum Helpdesk Dapodikmen bahwa sinkronisasi telah dilakukan dengan reply pada postingan awal atau membuat postingan baru dengan melampirkan screenshoot report berhasil sinkronisasi.
2.7. Admin Helpdesk Dapodikmen akan menjawab bahwa Kode Registrasi (baru) telah diaktifkan.

2.8. Selanjutnya sekolah dapat menjalankan prosedur sebagaimana diuraikan di poin no. 1. KONDISI SATU.

 
3.       KONDISI TIGA
Untuk sekolah baru dan belum memiliki Kode Registrasi, maka prosedur untuk memperoleh Kode Registrasi Aplikasi Dapodikmen adalah sebagai berikut:
3.1. Sekolah telah memiliki NPSN yang diterbitkan oleh PDSP.
3.2. Operator sekolah melakukan registrasi/mendaftar di laman:http://sdm.data.kemdikbud.go.id  dengan melampirkan Surat Tugas/SK Operator.
3.3. Operator sekolah dapat mengecek status approve/persetujuan dari admin di PDSP.
3.4. Jika telah disetujui, maka Admin Pendataan Dapodikmen dapat men-generate Kode Registrasi.
3.5. Operator sekolah dapat mengecek status generate Kode Registrasi dari admin Pendataan Dapodikmen.
3.6. Jika statusnya telah di generate, maka operator dapat mengambil Kode Registrasi sebagaimana diuraikan pada poin. No 1. KONDISI SATU.
Alur
ALUR KOREG BARU

Kartu NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) dengan Barcode

10387643_10201935756193999_4223741608848838987_nPada Dasar nya Kepemilikan Kartu NISN bagi Peserta Didik itu tidak wajib ada, karena kebijakan tentang pencetakan Kartu NISN itu bersifat Intern Sekolah bahkan Dinas Pendidikan Kab/Kota. Hanya saja ada sebagian Oknum yang mengatakan bahkan memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan Tindak Pungutan Liar mengatas namakan Instansi Terkait tanpa di dasari dasar hukum yang kuat.

Kebijakan Pusat Data dan Statistik Pendidikan melalui Sistem Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (NISN) yang mewajibkan Siswa memiliki Satu NISN (Seorang Siswa Memiliki Satu NISN) inilah yang melahirkan Operator-Operator Sekolah yang punya kreatifitas untuk membuat Template, Aplikasi dan lain-lain untuk melakukan proses cetak NISN berdasarkan Aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Kartu NISN awalnya dibuat dengan satu desain/bentuk saja oleh Pengelola DAPODIK era 2006-2011 atau yang biasa disebut Dapodik.org dengan Pengelola Biro PKLN

dan pada Saat ini seorang Administrator Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar (DAPODIKDAS) telah membuat Tools untuk mencetak Kartu NISN hasil Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (VervalPD) berdasarkan Dapodikdas yang terbuild satu dengan Tools Lain nya dengan Nama Aplikasi Dapodik Helper dengan versi 2.6

DH

Pada Awal nya template kartu NISN pada Aplikasi Dapodik Helper versi 2.6 sangat sederhana, dan itulah yang membuat para Operator Sekolah mengembangkan Kreatifitas Mereka untuk mendesain Ulang Template Kartu NISN yang terdapat pada Aplikasi Dapodik Helper agar terlihat lebih Lux lagi,
(Template Awal Kartu NISN Aplikasi Dapodik Helper 2.6)

Template Awal Kartu NISN Aplikasi Dapodik Helper

Setelah dilakukan beberapa Desain Template, maka penulis melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rekan-Rekan Operator Sekolah lainnya dibantu dengan Seorang Teman bernama Yanto P maka Desain Template ini pun selesai dibuat.

10387643_10201935756193999_4223741608848838987_n

sebenarnya simpel untuk melakukan perubahan desain awal Template Kartu NISN yang terdapat pada Aplikasi Dapodik Helper, tinggal mengedit template tersebut sesuai keinginan dengan Aplikasi Editing Foto semisal, Photoshop, Corel Draw dan lain-lain dengan tetap menjaga ekstensi file template awal (png) atau menimpa template tersebut (lama) dengan template yang baru hasil desain sendiri.

berikut kami sertakan Template Kartu NISN hasil kreasi Kami berdua download disini (Password ada disamping File Rar) dengan syarat Aplikasi Dapodik Helper versi 2.6 sudah terinstall pada PC/Laptop.

Semoga Bermanfaat
Sekian dan Terima Kasih