SIM Penilaian Kinerja Guru (SIM PKG) Dit. P2TK Dikdas Kemdikbud. (Part II-Selesai)

Pada Tulisan sebelumnya, sudah dibahas tentang Penjelasan SIM Penilaian Kinerja Guru (SIM PKG), pada tulisan ini akan membahas tentang proses kerja SIM Penilaian Kinerja Guru/SIMPAK Modul PKG Dit, P2TK Dikdas Kemdikbud.

Caranya masih sama seperti pada artikel sebelumnya, Pengawas Pembina harus Login menggunakan User Name dan Password yang telah diberikan oleh Op. SIM Tunjangan Profesi Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan Alamat Link :
http://223.27.144.197:9000/

Setelah pengawas sukses Login, langsung menuju Ke Menu Data Guru
SIMPAK Modul PKG

Klik Guru Binaan yang akan dilakukan Proses Entry Nilai PK Gurunya, kemudian Klik menu Data PKG akan tampil menu seperti berikut ini

SIMPAK Modul PKG

Isikan Nilai PK Guru untuk Guru Kelas/Mata Pelajaran dengan mengklik menu “Edit Rincian”, sedangkan Untuk PTK dengan Tugas Tambahan (Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah) pengawas Pembina juga harus menginputkan Nilai PK Tugas Tambahan dengan mengklik “Edit Rincian”  sesuai hasil penilaian dan Point-point hasil Penilaian yang sudah tercantum dalam aturan Pnelian Kinerja Guru (Permendiknas No. 35 Tahun 2010).

Tampilan Menu “Edit Rincian” SIM PK Guru
SIMPAK Modul PKG

Setelah semua Nilai Kompetensi telah diinputkan, Pengawas Pembina mengklik menu “SIMPAN” dan menutup menu Rincian Rekap PK Guru. dan berlanjut ke Penilaian Kinerja Tugas Tambahan (Jika PTK tersebut memegang Jabatan Tugas Tambahan Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah), dengan proses dan dasar penilaian yang sama dengan Penilaian Kinerja Guru Kelas/Mata Pelajaran.

akan tampil nilai/hasil penilaian kinerja guru (Perhatikan tanda elips berwarna merah pada gambar dibawa), selanjutnya Pengawas Pembina melakukan Proses Simpan hasil Input Nilai PK Guru dengan Mengklik menu “simpan” yang terdapat pada Pojok Kanan Bawah Aplikasi SIM PK Guru, dan Jika pengawas Pembina ingin menampilkan Rumusan Perhitungan PK Guru, Klik Menu Hitung yang terdapat pada Pojok Kanan bawah.  Contoh (Perhatikan Gambar)
SIMPAK Modul PKG

Untuk mencetak hasil penilaian, Klik Menu Cetak PK.
simpak-modul-pkg4

pada Menu Cetak PK terdapat 3 Pilihan Cetak Penilaian :
-Guru Mapel/BK : mencetak REKAP HASIL PENILAIAN KINERJA GURU KELAS/MATA PELAJARAN
-Tugas Tambahan : mencetak REKAP HASIL PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH (Tugas Tambahan)
-Perhitungan : mencetak FORMAT PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT PK GURU

Tampilan Lembaran Hasil Penilaian (Rekap) Penilaian Kinerja Guru dan Tugas Tambahan, menampilkan Biodata Kepegawaian beserta Nilai/Hasil Penilaian Kinerja yang dilakukan oleh pengawas sekolah dengan Barcode yang diberikan secara Otomatis oleh Sistem Aplikasi SIM Penilaian Kinerja Guru.

Contoh : Rekap Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
SIMPAK Modul PKG

Sekian tulisan tentang Proses Input Penilaian Kinerja Guru yang akan dilakukan oleh Pengawas sekolah sebagai salah satu syarat penerbitan dan penyaluran Tunjangan Profesi bagi Pengawas Pembina.

Semoga bermanfaat,
Sekian dan terima kasih
Mohon maaf bila tulisan ini mengandung kelancangan, bukan lupa dengan tupoksi tapi murni ingin berbagi.

SIM Penilaian Kinerja Guru (SIM PKG) Dit. P2TK Dikdas Kemdikbud

SIM Penilaian Kinerja Guru

Apa itu SIM Penilian Kinerja Guru ?

SIM Penilaian Kinerja Guru adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan para Pengawas Guru Matpel untuk melaporkan hasil penilaian kinerja guru yang dilakukan di Kabupaten/Kota-nya masing-masing.
Pelaporan hasil penilaian kinerja guru ini diwajibkan kepada semua Pengawas sebagai salah satu syarat Penerbitan SK dan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru.

Cara Penilaian Aplikasi SIM PK Guru 

dengan melakukan Login ke Aplikasi SIM Penilian Kinerja Guru melalui Link SIM Penilian Kinerja Guru , untuk user name dan password Login ke Aplikasii SIM Penilian Kinerja Guru tersebut menunggu Konfirmasi hasil Pemetaan Sekolah yang dilakukan oleh Operator SIM Tunjangan Profesi Dinas Pendidikan Kab/Kota.

Format Penilian Kinerja Guru Dit. P2TK Dikdas 

Format/Instrument Penilian Kinerja Guru Dit. P2TK Dikdas (SIM Penilaian Kinerja Guru) menggunakan Format Baku/Valid berdasarkan Permendiknas No. 35 Tahun 2010, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2010 yang didapat dilihat melalui Buku 2 Pedoman Penilaian Kinerja Guru.

Proses Entry Penilaian Kinerja Guru

Hasil Penilian Kinerja Guru untuk kebutuhan Penerbitan SK dan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru diinputkan oleh Pengawas setelah PTK/Sekolah Binaannya di Petakan/termapping melalui Aplikasi Sim Tunjangan Profesi yang dilakukan oleh Op. Sim Tunjangan Profesi Dinas Pendidikan Kab/Kota.

Tata Cara Penginputan Scoring Penilaian Kinerja Guru
1. Kunjungi Web SIM Penilain Kinerja Guru Dit. P2TK Dikdas
2. Login ke SIM Penilaian Kinerja Guru
3. Masukkan User Name/Password SIM Penilaian Kinerja Guru, kemudian klik “Masuk”
SIM Penilaian Kinerja Guru1

Tampilan Aplikasi SIM Penilaian Kinerja Guru

SIM Penilaian Kinerja Guru

terdapat beberapa Menu pada Aplikasi SIM Penilaian Kinerja Guru, Mulai Dari Dashboard, hingga Logout.

Dashboard

Dashboard SIM Penilaian Kinerja Guru berisi Pie Chart/Diagram Pie yang menampilkan progress Capaian Penilaian Kinerja Guru berdasarkan Form/Instrumen Print Out yang telah berisi Scoring hasil Penilaian Kinerja yang dilakukan Pengawas pada Guru Binaan/Sekolah Binaannya.

Data Guru

Berisi Data-Data Guru Binaan Pengawas yang akan dientry Scoring hasil Penilaian Kinerjanya oleh Pengawas, Menu Data Guru tersebut akan terisi dengan Sendirinya pasca Pemetaan Guru Binaan/Sekolah Binaan yang dilakukan Oleh Operator SIM Tunjangan Profesi Dinas Pendidikan Kab/Kota melalui Aplikasi SIM Tunjangan Profesi.

SIM Penilaian Kinerja Guru2

Unduh Form
SIM Penilaian Kinerja Guru3
Berisi Form/Instrumen/Lembar Penilaian Kinerja Guru yang bisa digunakan oleh Pengawas Pembina untuk melakukan Penilaian Kinerja Guru.

Data PKG

Berisi Data atau isian Kompetensi Capaian Guru beserta Form Input Scoring Penilaian Kinerja Guru yang dilakukan Oleh Pengawas Pembina.

Cetak PK

menu yang akan mencetak Scoring Final dari proses Input Nilai per Kompetensi Penilaian Kinerja Guru yang nantinya akan diupload oleh Pengawas Pembina sebagai Bukti Fisik hasil Penilaian Kinerja Guru Pengawas Pembina tersebut.

Ubah Profil

berisi isian Update Nama Pengawas, Email Pengawas serta Password Akun SIM Penilaian Kinerja Guru Pengawas Pembina yang bersangkutan.

SIM Penilaian Kinerja Guru5

Logout
proses keluar/mengakhiri Aktivitas Proses Input Hasil Penilaian dari halaman web SIM Penilaian Kinerja Guru oleh pengawas pembina.

Sekian Penjelasan singkat Aplikasi SIM Penilaian Kinerja Guru Dit. P2TK Dikdas Kemdikbud
Semoga bermanfaat dan Mohon Maaf jika pada redaksi terdapat Kesalahan/Kekeliruan.

Tanya Jawab Tentang Permendikbud No 4 Tahun 2015 “EKUIVALENSI KEGIATAN PEMBELAJARAN/PEMBIMBINGAN BAGI GURU YANG BERTUGAS PADA SMP/SMA/SMK YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013 PADA SEMESTER PERTAMA MENJADI KURIKULUM TAHUN 2006 PADA SEMESTER KEDUA TAHUN PELAJARAN 2014/2015″

Dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas, satuan pendidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Ditinjau dari beban belajar peserta didik berdasarkan struktur Kurikulum Tahun 2006 dan struktur Kurikulum 2013 terdapat perbedaan jumlah jam pelajaran secara keseluruhan dan pada beberapa matapelajaran di SMP/SMA/SMK.
Dampak dari pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, mengakibatkan sejumlah guru bersertifikat pendidik yang mengajar pada mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang sebelumnya menggunakan kurikulum 2013, tidak dapat memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu. Hal ini berakibat SK Tunjangan Profesi guru yang bersangkutan tidak dapat diterbitkan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015.
Untuk memberikan persamaan persepsi dan langkah dalam melaksanakan Peraturan Menteri dimaksud di sekolah, disusun Buku Tanya Jawab tentang kemengapaan dan proses pelaksanaan ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pembelajaran/pembimbingan yang dilakukan oleh para guru pada khususnya dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada umumnya.

Ekuivalensi 1 : Kenapa Ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan dilakukan Oleh Kemdikbud ?

Pada tahun 2013-2014, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan pelaksanaan Kurikulum 2013 di  seluruh  sekolah  di  Indonesia dalam  2  (dua)  tahap  yaitu  tahap1  pelaksanaan terbatas pada tahun  pelajaran 2013/2014,  dan tahap  II pelaksanaan pada  seluruh  sekolah  di Indonesia pada  tahun pelajaran berikutnya  (2014/2015).
Pada tahun 2014 Pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013  dan salah satu kebijakan yang diambil adalah menerapkan perubahan kurikulum  secara bertahap. Langkah yang dilakukan adalah  menunda  pelaksanaan  kurikulum   baru   pada  sekolah yang  baru  melaksanakan  selama   1  (satu)   semester  dan  sekolah tersebut  diharuskan  kembali   menggunakan  Kurikulum   Tahun 2006.  Lalu secara bertahap Pemerintah menyiapkan sekolah dan mengimplementasikan kurikulum baru.
Dengan adanya kebijakan untuk kembali pada Kurikulum Tahun 2006 berdampak pada terjadinya sebagian guru tidak terpenuhi beban mengajar 24  jam tatap muka per minggu berdasarkan Kurikulum Tahun 2006.  Akibatnya adalah mereka tidak  akan memperoleh SKTP sebagai dasar untuk memperoleh tunjangan profesi.
Untuk mengatasi kondisi pemenuhan beban mengajar – agar mereka memperoleh tunjangan profesi – dibuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan ekivalensi kegiatan pembelajaran pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka  24 jam per minggu. Khusus untuk jenjang SMP, minimal hanya rombel yang terdaftar pada data dapodik semester pertama tahun ajaran 2014/2015 sebagai rombel yang melaksanakan kurikulum 2013

Ekuivalensi 2 : Peruntukan Ekuivalensi itu berlaku untuk Siapa ?

Kegiatan pembelajaran/pembimbingan di luar tatap muka yang dapat diekuivalensikan sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu, diperuntukkan bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum  2013  pada semester pertama menjadi Kurikulum  Tahun 2006   pada semester kedua tahun  pelajaran 2014/2015.

Ekuivalensi 3 : Tujuan dilakukannya ekuivalensi

Mengatasi permasalahan guru yang bersertifikat  pendidik  yang mengajar  mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang sebelumnya menggunakan kurikulum 2013, kemudian menggunakan kurikulum tahun 2006  untuk memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.

Ekuivalensi 4 : Ekuivalensi dimaksud berlaku untuk semua guru di semua rombel ?

Jawaban nya “Tidak” Karena Ekuivalensi berlaku hanya bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum  2013   pada  semester pertama  tahun pelajaran 2014/2015 menjadi Kurikulum Tahun 2006  pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Sebagai contoh, seorang guru mata pelajaran matematika yang mengajar pada rombel kelas 7/8 dan 9 atau rombel kelas 10/11 dan 12, ketika semua rombel tersebut kembali ke Kurikulum Tahun 2006, guru tersebut dapat melakukan ekuivalensi pembelajaran/pembimbingan hanya untuk rombel kelas 7/8 dan kelas 10/11. Adapun  bagi rombel kelas 9 dan 12 tidak dapat diberlakukan ekuivalensi pembelajaran/pembimbingan karena belum pernah melaksanakan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2014/2015.

Ekuivalensi 5 : Mata yang boleh dilakukan Ekuivalensi pembelajaran/pembimbingan untuk pemenuhan beban mengajar guru dan perjenjangannya.

Bukan mata pelajaran yang diekuivalensikan kegiatan pembelajarannya, tetapi guru SMP/SMA/ SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum  Tahun 2006  pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 yang dapat melakukan ekuivalensi kegiatan pembelajaran/ pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu. Mereka yang terkena dampak adalah yang mengajar:
a. Mata pelajaran di SMP meliputi

  1. Bahasa  Indonesia,
  2. Ilmu Pengetahuan Alam,
  3. Matematika,
  4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
  5. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan,
  6. Seni Budaya,  dan
  7. TIK.

b. Mata pelajaran di SMA meliputi
1)   Geografi,
2)   Matematika,
3)   Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan,
4)   Sejarah, dan
5)   TIK.

c.  Mata pelajaran di SMK meliputi
1)   Bahasa  Indonesia,
2)   Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan,
3)   Sejarah, dan
4)   TIK/Keterampilan    Komputer    dan    Pengelolaan   Informasi      (KKPI).

Ekuivalensi 6 : Mengapa guru-guru di Sekolah Dasar tidak terkena dampak Ekuivalensi tersebut ?

Guru di sekolah  dasar  merupakan guru kelas,  yang beban  kerjanya sudah bisa mencukupi 24 jam tatap muka per minggu dan bahkan bisa lebih dari itu berdasarkan struktur program kurikulum.

Ekuivalkensi 7 : Bagaimana dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di Sekolah Dasar ?

Alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama dan guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan dalam struktur kurikulum SD berdasarkan Kurikulum 2013  dan Kurikulum Tahun 2006  tidak  mengalami perubahan, sehingga tidak  ada masalah dalam pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu jika rombongan belajarnya mencukupi. Apabila rombongan belajarnya tidak mencukupi, guru-guru  mata  pelajaran tersebut, terutama yang telah bersertifikat  pendidik tidak hanya dapat mengajar di sekolahnya, namun juga bisa mengajar di SD lain, SMP, SMA, atau SMK untuk mata  pelajaran yang sama  dengan  sertifikat  pendidiknya. Dengan demikian tidak diperlukan kegiatan ekuivalensi dalam pemenuhan beban mengajarnya. 

Ekuivalensi 8 : Dasar pemikirannya bahwa hanya mata pelajaran tertentu saja di SMP/SMA/SMK yang dapat dilakukan ekuivalensi

Adanya perbedaan alokasi waktu pada mata pelajaran tertentu di SMP/ SMA/SMK antara Kurikulum 2013  dengan Kurikulum Tahun 2006, dimana secara umum jumlah  alokasi waktu pada mata pelajaran tertentu pada kurikulum  2013  lebih banyak dibandingkan dengan kurikulum tahun 2006,  misalnya dari 38 jam pelajaran menjadi 32 jam pelajaran dengan bobot yang berbeda pada setiap mata pelajarannya.

Ekuivalensi 9 : Mengapa hanya mata pelajaran tersebut dan tidak bisa untuk mata pelajaran lain?

Pada mata pelajaran tertentu tersebut dalam struktur Kurikulum  Tahun 2006  alokasi waktu jam pelajaran per minggunya lebih  kecil  daripada yang terdapat di  dalam struktur program Kurikulum 2013,  sedangkan mata pelajaran lainnya tidak ada perubahan yang signifikan. Artinya, karena tidak ada perubahan jumlah jam beban belajar peserta didik maka tidak akan berdampak pada guru dalam memenuhi beban mengajarnya.

Ekuivalensi 10 : Bagaimana dengan guru mata pelajaran lain yang memiliki kekurangan beban mengajar guru

Itu  bisa  saja  terjadi,  dan  kondisinya  disebabkan karena  kelebihan guru di sekolah dan tidak dilakukan penataan dan pemerataan guru di daerahnya. Di sinilah letak koordinasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota  sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penataan dan pemerataan kebutuhan guru. Jadi, kekurangan jam mengajar pada guru mata pelajara lain yang tidak terkena dampak perubahan kurikulum, mengikuti aturan yang berlaku. Untuk memperoleh tunjangan profesi guru, mereka harus memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.
Sumber : Bapak Nazaruddin (Administrator Direktorat P2TK Dikdas Kemdikbud) / Blog
Semoga bermanfaat
Moon Maaf jika ada kesalahan. :)

SIM LAYANAN PENGADUAN Direktorat P2TK Dikdas

SIM Layanan Pengaduan1Sim Layanan Pengaduan Direktorat P2TK Dikdas merupakan sebuah Sistem Informasi Manajemen aduan yang terkait dengan Tunjangan Profesi Guru dan Aneka Tunjangan Guru berbasis Dapodik dengan Rincian Permasalahan :

1. NUPTK
2. Tunjangan, dan
3. Pertanyaan lain seputar permasalahan Tunjangan Guru Jenjang Dikdas

Bagi Operator Sekolah cara menggunakannya/mengakses Layanan ini dapat menggunakan User name dan Password yang terdaftar pada Aplikasi Dapodikdas, sedangkan untuk Op Sim Tunjangan Profesi, Op Sim Aneka Tunjangan Dinas Provinsi mau pun Kab/Kota dapat mengaksesnya dengan Menggunakan User name dan Password Sim Tunjangan Profesi mau pun Sim Aneka Tunjangan.

Untuk kali ini kita akan membahas tentang Dashboard Sim Layanan Pengaduan Dit. P2TK Dikdas dengan Hak Akses Operator Sekolah,

1. Buka link berikut ini  SIM LAYANAN PENGADUAN
2. Masukan User name dan Password yang terdaftar pada Aplikasi Dapodikdas
NB : Jika Gagal Login, Silahkan gunakan menu akses “Masuk Dengan Dapodik” (Perhatikan Gambar)

SIM Layanan Pengaduan

jika sudah berhasil login, maka Dashboard SIM Layanan Pengaduan adalah seperti berikut
SIM Layanan Pengaduan1

jika ingin mengajukan pengaduan atau pertanyaan silahkan Klik “Tiket”, kemudian masukkan “Subyek” pengaduan dan “Kategori” pengaduan masukkan “NUPTK” PTK yang akan diadukan permasalahannya Tunjangan nya, kemudian Masukkan “NRG” dan “Nomor Peserta” yang tertera pada Data Sertifikat Pendidik (Jika mempunyai) dan “Attachment” sebagai File pendukung pengaduan berupa File Screenshoot Info PTK, Scan Sertifikat Pendidik dll yang berkaitan dengan permasalahan Tunjangan Profesi dan Aneka Tunjangan Guru dan Penjelasan Masalah pada
SIM Layanan Pengaduan2

Catatan : Jika sudah mengajukan Pengaduan/Tiket mohon jangan menutup Tiket tersebut agar dapat dijawab oleh Administrator Data Dit. P2TK Dikdas Kemdikbud.

Semoga bermanfaat,
dan Mohon Maaf bila ada kesalahan dalam Redaksi Postingan ini
Sekian dan Terima kasih

-SALAM-

Tunjangan Tidak dibayarkan, Jika Hal ini tidak dilaksanakan Oleh Satuan Pendidikan dan Kabupaten/Kota

Dengan Terbit nya
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 423.5/154/SJ Tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Secara Bertahap

3. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015

Point Penting :
1. Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum   2013   sejak   semester   pertama   tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013. (Pasal 1 Permendikbud No 160 Tahun 2015)

2. Satuan pendidikan rintisan dapat berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melapor kepada dinas   pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 2 Ayat 3 Permendikbud No 160 Tahun 2015)

3. Daftar nama sekolah per kabupaten/kota akan diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

4. Pengaturan implementasi kurikulum tersebut di atas akan diintegrasikan dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Khusus Untuk Satuan Pendidikan Dasar, yang dimana Pembayaran Tunjangan Guru dilaksanakan melalui Penjariangan Dara Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas), menurut Penjelasan Bapak Nazaruddin (Admin P2TK Dikdas Kemdikbud) menambahkan penjelasan “Validasi k13 akan dilihat dari daftar sekolah k13 yg sdh disyahkan oleh pak menteri.. Kalau data sekolah tdk terdaftar pada peserta k13.. Maka akan dianggap memakai ktsp..kalau didapodiknya pake k13 maka jadi tidak normal…“, dan pada aplikasi dapodik akan terjadi penguncian kurikulum berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kementrian melalui Balitbangdikbud, sehingga sekolah tidak bisa sembarangan menggunakan kurikulum di aplikasi. dan Nantinya akan ada peringatan pada Aplikasi Dapodikdas versi 3.0.2 dan akan terjadi ketidak normalan JJM pada Pengecekan Data PTK (Info PTK).

Warning

Permasalahan yang mungkin akan terjadi pada sekolah-sekolah di Indonesia Khusus nya PTK (Guru) Penerima Tunjangan Guru Jenjang Pendidikan Dasar meskipun baru melaksanakan 1 semester akan tetapi karena kebijakan lokal harus menerapkan Kurikulum 2013, hal ini mungkin perlu pembahasan tingkat Lokal dengan Melibatkan Pejabat Terkait, Gubernur/Bupati/Walikota, Kadisdik Provinsi/Kab/Kota & Kepala Satuan Pendidikan Itu Sendiri untuk duduk bersama memikirkan tentang dampak yang akan ditimbulkan dengan Penerapan Permendikbud No.160 Tahun 2015. dan jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi ketidak validtan data Guru Penerima Tunjangan, khusus nya Tunjangan Profesi Guru (PNS), Salah Satu nya JJM Tidak Normal Karena Sistem Validasi Data Tunjangan Guru berdasarkan Data Dapodikdas yang dikelola Oleh Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar (P2TK Dikdas) akan melihat Daftar Sekolah-Sekolah telah dilaporkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota sesuai Bunyi Pasal 1 dan 2 Permendikbud No.160 Tahun 2015 pada sistem Database Kemdikbud. terjadi ketidaknormalan rombel. Seperti yang kita ketahui bersama, apabila rombel tidak normal maka semuanya menjadi tidak normal. Pengaturan JJM menjadi tidak valid dan akan mengakibatkan SK Tunjangan tidak bisa diterbitkan. Jika SK Tunjangan tidak terbit artinya tunjangan (sertifikasi dan aneka tunjangan) tidak cair.

Semoga Bermanfaat
Mohon Maaf Jika ada kesalahan atau Ketidaksesuain pada Redaksi

SALAM :)

Prosedur Aktivasi Kode Registrasi Baru (File Prefill Tidak Ditemukan Pasca Reset Massal Kode Registrasi Dapodikmen)

10928203_911892888834854_1105348238573121926_nDalam rangka untuk melakukan pemeliharan dan pengamanan data Dapodikmen (terhitung mulai tanggal 9 – 13 Januari 2015), maka Tim Pendataan Dapodikmen Pusat melakukan reset Kode Registrasi untuk seluruh sekolah. Maka kode registrasi Aplikasi Dapodikmen seluruh sekolah akan berubah/berganti, dan kode registrasi yang sekarang dimiliki/digunakan statusnya menjadi tidak aktif dan sekolah tidak dapat menggunakannya untuk generate prefill maupun melakukan sinkronisasi yang ditandai dengan peringatan“Kode registrasi tidak ditemukan diserver”. Sehubungan dengan hal tersebut maka prosedur yang harus dilakukan oleh sekolah adalah sebagai berikut:

1.       KONDISI SATU
Apabila sekolah telah melakukan sinkronisasi hasil kerja/kondisi terakhir dari Aplikasi Dapodikmen (sinkronisasi dengan Aplikasi Dapodikmen v 8.1.0 /8.1.2 sampai dengan hari Jum’at tanggal 9 Januari 2015 pukul 21:00 WIB) dan setelahnya tidak melakukan entry data lagi, maka lakukan langkah sebagai berikut:
1.1. Sekolah dapat mengambil kode registrasi yang baru dengan login ke laman:http://sdm.data.kemdikbud.go.id. Gunakan akun yang telah diregistrasi sebelumnya di laman tersebut dan yang telah digunakan untuk melakukan proses VervalPD. setelah login silakan klik pada akun dan masuk ke profil (dipojok kanan atas)
1.2. Menggunakan kode registrasi yang baru untuk melakukan generate prefill di laman:http://sync.dikmen.kemdikbud.go.id/prefill. Selanjutnya hasil generate di download.
1.3. Letakkan file prefill hasil download di C://prefill_dapodik
1.4. Lakukan registrasi ulang pada Aplikasi Dapodikmen dengan memasukkan data akun yang sama (seperti yang telah diregistrasi sebelumnya)
2.       KONDISI DUA
Apabila sekolah belum melakukan sinkronisasi sampai dengan hari Jum’at tanggal 9 Januari 2015 pukul 21:00 WIB atau setelah tanggal tersebut melakukan entri data dan belum disinkronisasi, maka  harus melakukan sinkronisasi terlebih dahulu sebelum mengambil dan menggunakan Kode Registrasi yang baru. Hal ini dimaksudkan agar data yang telah dientri/tambahkan ke aplikasi Dapodikmen tersebut dapat dikirimkan ke server Dapodikmen Pusat, untuk itu sekolah harus mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali Kode Registrasi lama untuk keperluan sinkronisasi. Adapun prosedur untuk aktifasi kode registrasi lama sebagai berikut:
2.1. Operator Sekolah login ke Forum Helpdesk Dapodikmen dilaman: http://helpdesk.dikmen.kemdikbud.go.id/helpdesk. Gunakan akun yang telah diregistrasi pada Aplikasi Dapodikmen.
2.2. Pada Forum Helpdesk Dapodikmen buatlah postingan dengan memilih topik : “Kode Registrasi” .
2.3. Postingan berisi:
Permohonan aktifasi Kode Registrasi (lama) Aplikasi Dapodikmen
Nama Sekolah   :
NPSN                    :
Nama Operator :
No Surat Tugas/ SK Operator      :
(no surat tugas/ SK operator harus sama dengan yang tercantum di dokumen yang dilampirkan pada saat registrasi di laman: http://sdm.data.kemdikbud.go.id )
2.4. Permohonan akan disetujui apabila data yang dikirimkan valid/sesuai, persetujuan ditandai dengan jawaban/tanggapan dari Admin Helpdesk Dapodikmen bahwa Kode Registrasi (lama) telah diaktifkan.
2.5. Selanjutnya sekolah dapat melakukan sinkronisasi.
2.6. Setelah sinkronisasi, maka sekolah kembali melaporkan lewat Forum Helpdesk Dapodikmen bahwa sinkronisasi telah dilakukan dengan reply pada postingan awal atau membuat postingan baru dengan melampirkan screenshoot report berhasil sinkronisasi.
2.7. Admin Helpdesk Dapodikmen akan menjawab bahwa Kode Registrasi (baru) telah diaktifkan.

2.8. Selanjutnya sekolah dapat menjalankan prosedur sebagaimana diuraikan di poin no. 1. KONDISI SATU.

 
3.       KONDISI TIGA
Untuk sekolah baru dan belum memiliki Kode Registrasi, maka prosedur untuk memperoleh Kode Registrasi Aplikasi Dapodikmen adalah sebagai berikut:
3.1. Sekolah telah memiliki NPSN yang diterbitkan oleh PDSP.
3.2. Operator sekolah melakukan registrasi/mendaftar di laman:http://sdm.data.kemdikbud.go.id  dengan melampirkan Surat Tugas/SK Operator.
3.3. Operator sekolah dapat mengecek status approve/persetujuan dari admin di PDSP.
3.4. Jika telah disetujui, maka Admin Pendataan Dapodikmen dapat men-generate Kode Registrasi.
3.5. Operator sekolah dapat mengecek status generate Kode Registrasi dari admin Pendataan Dapodikmen.
3.6. Jika statusnya telah di generate, maka operator dapat mengambil Kode Registrasi sebagaimana diuraikan pada poin. No 1. KONDISI SATU.
Alur
ALUR KOREG BARU

Kartu NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) dengan Barcode

10387643_10201935756193999_4223741608848838987_nPada Dasar nya Kepemilikan Kartu NISN bagi Peserta Didik itu tidak wajib ada, karena kebijakan tentang pencetakan Kartu NISN itu bersifat Intern Sekolah bahkan Dinas Pendidikan Kab/Kota. Hanya saja ada sebagian Oknum yang mengatakan bahkan memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan Tindak Pungutan Liar mengatas namakan Instansi Terkait tanpa di dasari dasar hukum yang kuat.

Kebijakan Pusat Data dan Statistik Pendidikan melalui Sistem Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (NISN) yang mewajibkan Siswa memiliki Satu NISN (Seorang Siswa Memiliki Satu NISN) inilah yang melahirkan Operator-Operator Sekolah yang punya kreatifitas untuk membuat Template, Aplikasi dan lain-lain untuk melakukan proses cetak NISN berdasarkan Aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Kartu NISN awalnya dibuat dengan satu desain/bentuk saja oleh Pengelola DAPODIK era 2006-2011 atau yang biasa disebut Dapodik.org dengan Pengelola Biro PKLN

dan pada Saat ini seorang Administrator Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar (DAPODIKDAS) telah membuat Tools untuk mencetak Kartu NISN hasil Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (VervalPD) berdasarkan Dapodikdas yang terbuild satu dengan Tools Lain nya dengan Nama Aplikasi Dapodik Helper dengan versi 2.6

DH

Pada Awal nya template kartu NISN pada Aplikasi Dapodik Helper versi 2.6 sangat sederhana, dan itulah yang membuat para Operator Sekolah mengembangkan Kreatifitas Mereka untuk mendesain Ulang Template Kartu NISN yang terdapat pada Aplikasi Dapodik Helper agar terlihat lebih Lux lagi,
(Template Awal Kartu NISN Aplikasi Dapodik Helper 2.6)

Template Awal Kartu NISN Aplikasi Dapodik Helper

Setelah dilakukan beberapa Desain Template, maka penulis melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rekan-Rekan Operator Sekolah lainnya dibantu dengan Seorang Teman bernama Yanto P maka Desain Template ini pun selesai dibuat.

10387643_10201935756193999_4223741608848838987_n

sebenarnya simpel untuk melakukan perubahan desain awal Template Kartu NISN yang terdapat pada Aplikasi Dapodik Helper, tinggal mengedit template tersebut sesuai keinginan dengan Aplikasi Editing Foto semisal, Photoshop, Corel Draw dan lain-lain dengan tetap menjaga ekstensi file template awal (png) atau menimpa template tersebut (lama) dengan template yang baru hasil desain sendiri.

berikut kami sertakan Template Kartu NISN hasil kreasi Kami berdua download disini (Password ada disamping File Rar) dengan syarat Aplikasi Dapodik Helper versi 2.6 sudah terinstall pada PC/Laptop.

Semoga Bermanfaat
Sekian dan Terima Kasih

Data Siswa Tidak Tampil Aplikasi VerVal Peserta Didik (VervalPD) Pusat Data dan Statistik Pendidikan

Ada beberapa permasalahan yang kita dapati pada proses vervalpd pasca pengajuan/registrasi vervalpd melalui SDM-PDSP (Fitur Pendaftaran) Operator Sekolah, dan yang paling membingungkan teman-teman Operator Sekolah adalah ketika melakukan login pada Aplikasi VervalPD, Diagram Pie (Pie Chart) yang menampilkan Persentase Data Residu (belum sesuai) dan Data Referensi (Sesuai) tidak tampil (blank) diikuti dengan Tab Menu “Referensi” dan ‘Residu”

Tab Home (Diagram Pie)

Kosong

Tab “Referensi”

Refrensi2

Setelah diteliti (kayak mau jadi profesor ajja pake penelitian segala,, hihi :D ) permasalahan yang paling banyak ditemukan untuk masalah tersebut adalah Kesalahan pemilihan Nama Sekolah (Kolom Sekolah) pada Menu Registrasi Anggota (Operator Sekolah) sebelumnya tidak menampilkan “NPSN” sekolah dan pada waktu “Mungkin” Tim Verifikasi dan Validasi Peserta Didik PDSP Kemdikbud belum melakukan Query untuk menampilkan NPSN diikuti Nama Sekolah, akibatnya banyak permasalahan yang timbul dilapangan terkait permasalahan tersebut diatas

Solusinya :

-Buat SK Penugasan baru dan melakukan Replace/Pergantian Email yang sebelumnya tercantum pada SK Penugasan yang sudah diapprove oleh Administrator Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-Lakukan Registrasi Ulang pada SDM-PDSP Fitur Registrasi Operator Sekolah

-Pastikan NPSN dan Nama Sekolah yang akan didaftarkan sesuai dengan NPSN dan Nama Sekolah yang terdata pada Referensi Data PDSP (Referensi Data Pendidikan)

– Tunggu Persetujuan/Approve dari hasil Registrasi Anggota pada SDM-PDSP Fitur Registrasi Anggota Operator Sekolah

Jika pengajuan Registrasi SDM-PDSP sudah disetujui oleh Administrator Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud, silahkan Login ke Aplikasi VervalPD dan Periksa Kesesuaian Data Siswa yang tampil pada tab Menu “Referensi” mau pun “Residu“,
Jika sudah sesuai silahkan lanjutkan verval peserta didiknya, mengingat Hasil VervalPD akan digunakan sebagai Data Awal CAPESUN (Calon Peserta Ujian Nasional) Tahun Ajaran 2014/2015 dan Batas Akhir VervalPD untuk Siswa Tingkat Akhir (VI, IX & XII) Tanggal 31 DESEMBER 2014 !!

Semoga bermanfaat
Salam Satu Data

Data Warehouse, OLAP, OLTP, Data Mining

PENGERTIAN DATA WAREHOUSE

UntitledData warehouse adalah suatu konsep dan kombinasi teknologi yang memfasilitasi organisasi untuk mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional [Ferdiana, 2008].
Pemakaian teknologi data warehouse hampir dibutuhkan oleh semua organisasi, tidak terkecuali Perpustakaan. Data warehouse memungkinkan integrasi berbagai macam jenis data dari berbagai macam aplikasi atau sistem. Hal ini menjamin mekanisme akses “satu pintu bagi manajemen untuk memperoleh informasi, dan menganalisisnya untuk pengambilan keputusan”.

Beberapa konsep dasar tentang data warehouse :

  • Data warehouse adalah data-data yang berorientasi subjek, terintegrasi, memiliki dimensi waktu, serta merupakan koleksi tetap (non-volatile), yang digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh para manajer di setiap jenjang (namun terutama pada jenjang manajerial yang memiliki peringkat tinggi).
  • Data warehouse adalah suatu paradigma baru dilingkungan pengambilan keputusan strategik. Data warehouse bukan suatu produk tetapi suatu lingkungan dimana user dapat menemukan informasi strategik [Poniah, 2001, h.14]. Data warehouse adalah kumpulan data-data logik yang terpisah dengan database operasional dan merupakan suatu ringkasan.
  • Data warehouse adalah data yang diperoleh dari proses dimana organisasi mengekstraksi makna dari aset infromasi yang mereka miliki. Data warehouse adalah inovasi baru dalam hal teknologi informasi. Sejak dimulai sekitar 15 tahun lalu, konsep data warehouse ini berkembang secara cepat sehingga saat ni konsep data warehouse ini adalah konsep yang paling banyak dibicarakan oleh para ahli di bidang tekhnologi informasi.
  • Data Warehouse adalah Pusat repositori informasi yang mampu memberikan database berorientasi subyek untuk informasi yang bersifat historis yang mendukung DSS (Decision Suport System) dan EIS (Executive Information System).
  • Salinan dari transaksi data yang terstruktur secara spesifik pada query dan analisa.
  • Salinan dari transaksi data yang terstruktur spesifik untuk querydan laporan.

Tujuan Utama

Tujuan utama dari pembuatan data warehouse adalah untuk menyatukan data yang beragam ke dalam sebuah tempat penyimpanan dimana pengguna dapat dengan mudah menjalankan query (pencarian data), menghasilkan laporan, dan melakukan analisis. Salah satu keuntungan yang diperoleh dari keberadaan data warehouse adalah dapat meningkatkan efektifitas pembuatan keputusan (Wajarsana, 2008)

KARAKTERISTIK DATA WAREHOUSE

1. Berorientasi Subjek.

Data warehouse terorganisasi di seputar subjek kunci (atau entitas-entitas peringkat tinggi) dalam perusahaan, Data warehouse adalah tempat penyimpanan berdasakan subyek bukan berdasakan aplikasi. Subyek merupakan bagian dari suatu perusahaan. Contoh subyek pada perusahaan manufaktur adalah penjualan, konsumen, inventori, daln lain sebagainya.

Contoh lain misalnya di bank, aplikasi kredit mengotomasi fungsi-fungsi:verifikasi lamaran dan credit checking, pemeriksaan kolateral, approval, pendanaan, tagihan, dan seterusnya. Didalam data warehouse data-data yang dihasilkan dari proses kredit ini, diatur kembali (dikelompokkan) dan diintegrasikan (digabung) dengan data-data dari fungsi-fungsi lain, agar berorientasi pada misalnya nasabah dan produk.

2. Terintegrasi

Data yang tersimpan dalam data warehouse didefinisikan menggunakan konversi penamaan yang konsisten, format-format, struktur terkodekan, serta karakteristik-karakteristik yang berhubungan, Sumber data yang ada dalam data warehouse tidak hanya berasal dari database operasional (internal source) tetapi juga berasal dari data diluar sistem (external source). Data pada sumber berbeda dapat di-encode dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, data jenis kelamin dapat di-enkode sebagai 0 dan 1 di satu tempat dan ”m” dan ”f” di tempat lain.

Contoh lain misalnya : Data dari macam-macam aplikasi transaksi (untuk bank misalnya: tabungan, kredit, rekening koran) semua mengandung data nasabah, ada yang sama ada yang spesifik (yang sama misalnya: nama dan alamat, yang spesifik misalnya: untuk kredit ada kolateral, untuk rekening koran ada overdraft) didalam data warehouse data-data yang sama harus diintegrasikan disatu database, termasuk misalnya diseragamkan formatnya (sederhana tetapi paling sering terjadi – aplikasi-aplikasi sering dibeli vendor berbeda, dibuat dengan/dijalankan di teknologi berbeda-beda)

3. Memiliki dimensi waktu (Time variant)

Data yang tersimpan dalam data warehouse mengandung dimensi waktu yang mungkin digunakan sebagai rekaman bisnis untuk tiap waktu tertentu, Data warehouse menyimpan sejarah (historical data). Bandingkan dengan kebutuhan sistem operasional yang hampir semuanya adalah data mutakhir! Waktu merupakan tipe atau bagian data yang sangat penting didalam data warehouse.

Didalam data warehouse sering disimpan macam-macam waktu, seperti waktu suatu transaksi terjadi/dirubah/dibatalkan, kapan efektifnya, kapan masuk ke komputer, kapan masuk ke data warehouse; juga hampir selalu disimpan versinya, misalnya terjadi perubahan definisi kode pos, maka yang lama dan yang baru ada semua didalam data warehouse kita. Sekali lagi, data warehouse yang bagus adalah yang menyimpan sejarah.

4. Non-volatile

Data yang tersimpan dalam data warehouse diambil dari system operasional yang sedang berjalan, tetapi tidak dapat diperbaharui (di-update) oleh pengguna (bersifat ‘hanya-baca), Sekali masuk kedalam data warehouse, data-data, terutama data tipe transaksi, tidak akan pernah di update atau dihapus (delete) Terlihat, bahwa keempat karakteristik ini saling terkait kesemuanya harus diimplementasikan agar suatu data warehouse bisa efektif memiliki data untuk mendukung pengambilan-keputusan. Dan, implementasi keempat karakteristik ini membutuhkan struktur data dari data warehouse yang berbeda dengan database sistem operasional.

Data dalam database operasional akan secara berkala atau periodik dipindahkan kedalam data warehouse sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Misal perhari, perminggu, perbulan, dan lain sebagainya. Sekali masuk ke dalam data warehouse, data adalah read-only . Pada gambar 2 dibawah ini bisa dilihat bahwa database OLTP bisa dibaca, diupdate, dan dihapus. Tetapi pada database data warehouse hanya bisa dibaca.

5. Ringkas

Jika diperlukan, data operasional dikumpulkan ke dalam ringkasan-ringkasan

6. Granularity

Pada sistem operasional data dibuat secara real-time sehingga untuk mendapatkan informasi langsung dilakukan proses query. Pada data warehouse pada menganalisis harus memperhatikan level-of-detail misalkan perhari, ringkasan perbulan, ringkasan per-tiga-bulan.

7. Tidak ternormalisasi

Data di dalam sebuah data warehouse biasanya tidak ternormalisasi dan sangat redundan. Dasar dari suatu data warehouse adalah suatu data yang besar yang mengandung informasi bisnis. Data-data yang ada di dalam data warehouse bisa berasal dari banyak sumber, misalkan dari database operasional atau transaksional dan sumber dari luar misalkan dari web, penyedia jasa informasi, dari perusahaan lain, dan lain sebagainya.

Kelebihan dan Kekurangan Data warehouse

    1. Kelebihan Data warehouse :

  • data terorganisir dengan baik untuk query analisis dan sebagai bahan yang baik untuk proses transaksi.
  • perbedaan struktur data yang banyak macamnya dari sumber yang berbeda dapat di atasi
  • memiliki aturan transformasi untuk memvalidasi dan menkonsolidasi data dari OLTP ke datawarehouse.
  • masalah keamanan dan kinerja dapat dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi.
  • memiliki model data yang banyak macamnya, dan tidak tergantung dari format data awal/sumbernya, sehingga memudahkan dalam menciptakan laporan.
  • proses transformasi/ perpindahan dapat di monitoring. jika terjadi kesalahan dapat di arahkan / di luruskan.
  • informasi yang disimpan dalam data warehouse, jadi ketika OLTP data sumber nya hilang, informasi yang diolah tetap terjaga dalam suatu datawarehouse.
  • datawarehose tidak memperlambat kerja operasional transaksi.
  • dapat menyediakan laporan yang bermacam-macam

2. Kekurangan Datawarehouse :

  • datawarehouse bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur.
  • data perlu di ekstrak, diubah (ETL) dan di load ke datawarehouse sehingga membutuhkan tenggang waktu untuk memindahkannya.
  • semakin lama dipelihara, semakin besar biaya untuk merawat sebuah datawarehouse.
  • datawarehouse dapat menjadi ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat, karena data yang digunakan di datawarehouse tidak di update secara cepat. sehingga data yang ada tidak optimal.

OLAP (OnLine Analytical Processing)

a. Pengertian OLAP

Suatu jenis prangkat lunak yang melakukan pemrosesan untuk menganalisa data bervolume besar dari berbagai perspektif (multidimensi). OLAP seringkali disebut analisis data multidimensi yang berfungsi sebagai data analasis (select) (Ardi, 2010).

Data multidimensi adalah data yang dapat dimodelkan sebagai atribut dimensi dan atribut ukuran. Contoh atribut dimensi adalah nama barang dan warna barang, sedangkan contoh atribut ukuran adalah jumlah barang.
42554olap-oltp

OLTP (Online Transaction Processing Systems)

Online Transaction Processing Systems (OLTP) adalah suatu sistem yang memproses suatu transaksi secara langsung (insert,update,delete) melalui komputer yang terhubung dalam jaringan. OLTP berorientasi pada proses yang memproses suatu transaksi secara langsung melalui komputer yang terhubung dalam jaringan (Ardi, 2010).

Seperti misalanya kasir pada sebuah super market yang menggunakan mesin dalam proses transaksinya. OLTP mempunyai karakteristik beberapa user dapat creating, updating, retrieving untuk setiap record data, lagi pula OLTP sangat optimal untuk updating data.

Data Mining

Data-mining adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menemukan pola-pola tersembunyi maupun hubungan-hubungan yang terdapat dalam kumpulan basisi data. Atau dapat dikatakan serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu basisdata (Fairuz, 2009).

Informasi yang dihasilkan diperoleh dengan cara mengekstraksi dan mengenali pola yang penting atau menarik dari data yang terdapat dalam basisdata. Data mining ini mengunakan beberapa teknik analis untuk menemukan pola tersebut,antara lain:statistik,algoritma genetika,dan lain-lain.

Semoga Bermanfaat
Referensi : Nenny Anggraini, SKom., MT

-APLIKASI DAPODIK HELPER- Pengaturan Tidak Ditemukan Dapodikdas 301

1 (1)Bagi sebagian besar pengguna aplikasi Dapodik Helper masih saja berfikiran apabila Dapodikdas berganti versi maka Dapodik Helper juga harus ganti. Penjelasan ini sudah lama sekali dijelaskan disini namun mungkin banyak pengguna yang tidak punya banyak waktu untuk membaca informasi yang ada.

Peringatan “Pengaturan tidak ditemukan” bukan hal baru dan pasti akan muncul apabila melakukan install ulang aplikasi Dapodik Helper. Begitu juga saat melakukan install ulang atau update aplikasi Dapodikdas atau Dapodikmen seringkali peringatan tersebut muncul.

Peringatan tersebut bukan merupakan informasi tentang Dapodik Helper yang sudah habis masanya atau expired namun karena terjadi perubahan autentikasi database pada mesin tersebut. Hal ini tentu akan mengakibatkan Dapodik Helper gagal melakukan proses autentikasi dan diperlukan proses autentikasi ulang seperti saat pertama kali melakukan proses instalasi.

Setelah proses autentikasi dilakukan maka Aplikasi Dapodik Helper akan berjalan seperti biasa. Apabila dibutuhkan install ulang aplikasi Dapodik Helper, pastikan mendahulukan proses install aplikasi Dapodikdas atau Dapodikmen terlebih dahulu sebelum memulai proses Dapodik Helper.

Semoga Bermanfaat
Semangat Satu Data Berkualitas

Sumber : Dapodik Helper